STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH KUKAR


STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH
 Kondisi objektif yang dihadapi dalam kerangka penyiapan strategi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara, kiranya dapat digambarkan melalui analisis SWOT, yaitu dengan melakukan identifikasi Strength (Peluang) – Weakness (Kelemahan) – Opportunity (Potensi) - Threat (Tantangan). Kondisi Objektif (Peluang, Potensi, Tantangan dan Kelemahan) tersebut meliputi:
a.       Peluang:
1.       Permintaan hasil-hasil agro bisnis yang tinggi.
2.       Kunjungan wisata terus meningkat.
3.       Industri hasil pertanian (agroindustri) dan aneka usaha kehutanan yangterus berkembang.
4.       Aturan-aturan hukum yang mendukung.
5.       Minat Investor yang besar.
b.      Kelemahan:
1.       Masih terbatasnya prasarana dan sarana pelayanan publik (infrastruktur pendidikan, ekonomi dan kesehatan, transportasi, penerangan, informasi dan telekomunikasi).
2.       Penggalian potensi budaya dan obyek wisata serta pengelolaannya yang kurang baik.
3.       Kualitas tenaga pendidik dan kesehatan yang rendah serta penyebarannya kurang merata.
4.       Kapasitas aparatur pemerintahan yang kurang memadai.
5.       Belum tegasnya upaya penegakan hukum (law enforcement).
c.       Potensi:
1.       Luas wilayah (daratan dan perairan) dan posisi wilayah (beberapa kecamatan menjadi hinterland beberapa kota/kabupaten).
2.       SDA yang besar, termasuk sumber daya air.
3.       Budaya yang beragam.
4.       Wisata sejarah, wisata air, wisata alam dan wisata buatan.
5.       Industri pengolahan hasil SDA.
6.       Jumlah penduduk (angkatan kerja produktif).
7.       Hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai.
d.      Tantangan:
1.       Pemanfaatan SDA yang dikelola masyarakat kurang optimal, khususnva renewable resources.
2.       Kerusakan lingkungan hidup dan degradasi hutan yang parah (optimalisasi pengelolaan kehutanan).
3.       Alih fungsi lahan, khususnya lahan pertanian yang dikonversi menjadi lahan tambang.
4.       Kreativitas penciptaan lapangan kerja masih rendah.
5.       Partisipasi masyarakat dalam menunjang pembangunan masih kurang.

 Berdasarkan pendekatan SWOT tersebut di atas, tampaknya permasalahan utama yang dihadapi Kabupaten Kutai Kartanegara adalah masih belum optimalnya perwujudan pembangunan secara berkelanjutan yang didukung oleh kapasitas SDM dan infrastruktur yang memadai. Faktor-faktor penyebab utamanya diantaranya meliputi:

read more >>>>>>

Comments

Anonymous said…
kk
19 October 2015 at 10:10
Post a Comment

Popular posts from this blog

Hk Ketenagakerjaan

Image
Istilah lain pegawai adalah setiap orang yg bekerja pd pemerintahan yakni pegawai negeri sebagaimana dimaksud UU No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No.8 Tahun 1974 ttg Pokok-pokok Kepegawaian. Istilah lain pegawai adalah setiap orang yg bekerja pd pemerintahan yakni pegawai negeri sebagaimana dimaksud UU No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No.8 Tahun 1974 ttg Pokok-pokok Kepegawaian.                  Istilah Tenaga Kerja mengandung pengertian yg bersifat umum, yaitu setiap orang yg mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau  jasa utk memenuhi kebutuhan sendiri maupun utk masyarakat. Pengertian ini blm jelas menunjukan status hubungan kerjanya. Istilah-istilah Dlm Hk Perburuhan  atau Hk Ketenagakerjaan terdapat beberapa istilah bragam seperti buruh, pekerja, karyawan, pegawai, majikan atau pengusaha. Kata Pekerja memiliki penge rtian yakni setiap org yg me...
Read more

ASAS LEGALITAS, OPORTUNITAS, ADAPTASI, KONTINUITAS, PRIORITAS

Image
ASAS                    Asas hukum adalah asas yang menjadi dasar pembentukan kaidah-kaidah hukum, termasuk didalamnya hukum tata pemerintahan. Kaidah atau norma adalah ketentuan-ketentuan tentang bagimana seharusnya manusia beringkah laku dengan pergaulan hidupnya dengan manusia lainnya. Dengan kata lain bagaimana manusia bertingkah laku dengan hubungan hukum yang diciptakannya itu. Dari asas itu juga terbagi dalam beberapa asas hukum tata pemerintahan sebagai berikut: A.       ASAS LEGALITAS              Asas Legalitas dalam Hukum Acara Pidana adalah hal yang berbeda dengan Asas Legalitas dalam KUHP. Dalam KUHP Asas legalitas adalah asas yang manyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dihukum tanpa adanya aturan yang mengatur sebelumnya. Namun dalam Hukum Acara Pidana asas le...
Read more

TATA SUSUNAN NORMA HUKUM NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Image
TATA SUSUNAN NORMA HUKUM NEGARA REPUBLIK INDONESIA A. Sistem Norma Hukum Indonesia Menurut UUD 1945                 Sistem hukum negara Republik Indoensia terbentuk sejak negara Republik Indonesia merdeka dan ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara serta UUD 1945 sebagai konstitusi negara.                 Dalam sistem hukum Indonesia, Pancasila merupakan norma fundamental negara sehingga merupakan norma tertinggi kemudian berturut-turut diikuti oleh UUD 194, Hukum Dasar yang tidak tertulis (Konvensi Kenegaraan) sebagai aturan dasar negara, UU, Peraturaan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dan peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom lainnya. read more >>>>>>
Read more