HUKUM TATA PEMERINTAHAN/ HUKUM ADMNISTRASI NEGARA/ HUKUM TATA USAHA NEGARA

HUKUM TATA PEMERINTAHAN/ HUKUM ADMNISTRASI NEGARA/ HUKUM TATA USAHA NEGARA
   HAN adalah sebagai salah satu obyek studi  Pengantar Tata Hukum Indonesia, pada hakekatnya merupakan hukum tentang kegiatan fungsi-fungsi kenegaraan yang terdiri dari kegiatan administrasi negara dan hubungan subyek dalam administrasi negara (Purbacaraka & Soekanto)
1)      Fungsi Normatif, baik tertulis maupun tidak tertulis; Artinya, peraturan hukum yang harus diterapkan tidak begitu saja kita temukan dalam undang-undang, tetapi dalam kombinasi peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan TUN yang satu dengan yang lain saling berkaitan
2)      Fungsi Instrumental; Pemerintah dalam melakukan berbagai kegiatannya menggunakan instrumen yuridis seperti peraturan, keputusan, peraturan kebijaksanaan, dan sebagainya
3)      Fungsi Jaminan, adanya Perlindungsan Hukum Bagi Masyarakat
KEDUDUKAN HAN DALAM TATA HUKUM
n  Sebelum Abad XIX
                HAN merupakan bagian dari HTN
q  Setelah Abad XIX

HAN merupakan bagian dari Hukum Publik yang kedudukannnya sejajar dengan HTN dan Hukum Pidana






read more >>>>>>

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Hk Ketenagakerjaan

Image
Istilah lain pegawai adalah setiap orang yg bekerja pd pemerintahan yakni pegawai negeri sebagaimana dimaksud UU No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No.8 Tahun 1974 ttg Pokok-pokok Kepegawaian. Istilah lain pegawai adalah setiap orang yg bekerja pd pemerintahan yakni pegawai negeri sebagaimana dimaksud UU No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No.8 Tahun 1974 ttg Pokok-pokok Kepegawaian.                  Istilah Tenaga Kerja mengandung pengertian yg bersifat umum, yaitu setiap orang yg mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau  jasa utk memenuhi kebutuhan sendiri maupun utk masyarakat. Pengertian ini blm jelas menunjukan status hubungan kerjanya. Istilah-istilah Dlm Hk Perburuhan  atau Hk Ketenagakerjaan terdapat beberapa istilah bragam seperti buruh, pekerja, karyawan, pegawai, majikan atau pengusaha. Kata Pekerja memiliki penge rtian yakni setiap org yg me...
Read more

ASAS LEGALITAS, OPORTUNITAS, ADAPTASI, KONTINUITAS, PRIORITAS

Image
ASAS                    Asas hukum adalah asas yang menjadi dasar pembentukan kaidah-kaidah hukum, termasuk didalamnya hukum tata pemerintahan. Kaidah atau norma adalah ketentuan-ketentuan tentang bagimana seharusnya manusia beringkah laku dengan pergaulan hidupnya dengan manusia lainnya. Dengan kata lain bagaimana manusia bertingkah laku dengan hubungan hukum yang diciptakannya itu. Dari asas itu juga terbagi dalam beberapa asas hukum tata pemerintahan sebagai berikut: A.       ASAS LEGALITAS              Asas Legalitas dalam Hukum Acara Pidana adalah hal yang berbeda dengan Asas Legalitas dalam KUHP. Dalam KUHP Asas legalitas adalah asas yang manyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dihukum tanpa adanya aturan yang mengatur sebelumnya. Namun dalam Hukum Acara Pidana asas le...
Read more

TATA SUSUNAN NORMA HUKUM NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Image
TATA SUSUNAN NORMA HUKUM NEGARA REPUBLIK INDONESIA A. Sistem Norma Hukum Indonesia Menurut UUD 1945                 Sistem hukum negara Republik Indoensia terbentuk sejak negara Republik Indonesia merdeka dan ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara serta UUD 1945 sebagai konstitusi negara.                 Dalam sistem hukum Indonesia, Pancasila merupakan norma fundamental negara sehingga merupakan norma tertinggi kemudian berturut-turut diikuti oleh UUD 194, Hukum Dasar yang tidak tertulis (Konvensi Kenegaraan) sebagai aturan dasar negara, UU, Peraturaan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dan peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom lainnya. read more >>>>>>
Read more