The entrepreneur


Tujuan Pembelajaran
*      Setelah mempelajari/menyelesakan mata kuliah ini mahasiswa dapat:
  1. Menjelaskan  pengertian Wirausaha, kewirausahaan. Dan kewiraswastaan
  2. Mengerti dan memahami peranan kewirausaan dalam masyarakat dalam mengatasi masalah sosial ekonomi
  3. Menjelaskan beberapa bentuk usaha kecil dan kewirausahaan dan bagaimana mendirikannnya
  4. Menjelaskan manajemen kewirausaan dan bagaimana menerapkannya
  5. Memberikan contoh proposal wirausaha
Dasar Pemikiran Mengapa Harus Wira Usaha: Kebutuhan dan Keinginan Manusia Sangat Banyak Bisnis adalah solusi banyaknya kebutuhan
¡  Coba sebutkan produk barang atau jasa yang bisa anda buat untuk memenuhi kebutuhan anda!
¡  Sebutkan pula produk barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan anda, dan anda harus anda beli atau dapatkan dari orang/pihak lain!
¡  Untuk mendapatkan produk/jasa yang anda butuhkan karena tidak dapat dibuat sendiri maka cara yang halal, baik, dan  benar adalah dengan berBisnis. ( QS 6:125 26:181,182,183 55:8,9
Arti Kata Wirausaha dan Wiraswasta
1. Wirausaha
—  Wira : gagah, utama, berani, luhur, teladan
—  Usaha : Ikhtiar, aktivitas mengatasi masalah, kegiatan mencapai tujuan, kegiatan melaksanakan tugas dengan baik.
Wiraswasta
•       Wira : gagah, utama, berani, luhur, teladan
•       Swa : Sendiri
•       Sta : Berdiri
•       Swasta : berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, kemampuan sendiri
Arti  Wiraswasta
1. Kewirausahaan Menurut Penrose (1963) : Kemampuan Identifikasi peluang-peluang dlm sistem ekonomi
2.Kewirausahaan Menurut Richart Cantilon (1775) kewirausahaan sebagai bekerja sendiri ( self imployment)
3. Kewirausahaan Menurut Harvey Libenstein (1968, 1979) kegiatan yang dibutuhkan untuk menciptakan dan melaksanakan perusahaan pd saat pasar belum terbentuk atau teridentifikasi dg jelas atau komponen produksinya belum teridentifikasi dg jelas.



read more >>>>>>

Comments

Anonymous said…
hahaha
23 November 2015 at 17:56
Post a Comment

Popular posts from this blog

Hk Ketenagakerjaan

Image
Istilah lain pegawai adalah setiap orang yg bekerja pd pemerintahan yakni pegawai negeri sebagaimana dimaksud UU No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No.8 Tahun 1974 ttg Pokok-pokok Kepegawaian. Istilah lain pegawai adalah setiap orang yg bekerja pd pemerintahan yakni pegawai negeri sebagaimana dimaksud UU No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No.8 Tahun 1974 ttg Pokok-pokok Kepegawaian.                  Istilah Tenaga Kerja mengandung pengertian yg bersifat umum, yaitu setiap orang yg mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau  jasa utk memenuhi kebutuhan sendiri maupun utk masyarakat. Pengertian ini blm jelas menunjukan status hubungan kerjanya. Istilah-istilah Dlm Hk Perburuhan  atau Hk Ketenagakerjaan terdapat beberapa istilah bragam seperti buruh, pekerja, karyawan, pegawai, majikan atau pengusaha. Kata Pekerja memiliki penge rtian yakni setiap org yg me...
Read more

ASAS LEGALITAS, OPORTUNITAS, ADAPTASI, KONTINUITAS, PRIORITAS

Image
ASAS                    Asas hukum adalah asas yang menjadi dasar pembentukan kaidah-kaidah hukum, termasuk didalamnya hukum tata pemerintahan. Kaidah atau norma adalah ketentuan-ketentuan tentang bagimana seharusnya manusia beringkah laku dengan pergaulan hidupnya dengan manusia lainnya. Dengan kata lain bagaimana manusia bertingkah laku dengan hubungan hukum yang diciptakannya itu. Dari asas itu juga terbagi dalam beberapa asas hukum tata pemerintahan sebagai berikut: A.       ASAS LEGALITAS              Asas Legalitas dalam Hukum Acara Pidana adalah hal yang berbeda dengan Asas Legalitas dalam KUHP. Dalam KUHP Asas legalitas adalah asas yang manyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dihukum tanpa adanya aturan yang mengatur sebelumnya. Namun dalam Hukum Acara Pidana asas le...
Read more

TATA SUSUNAN NORMA HUKUM NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Image
TATA SUSUNAN NORMA HUKUM NEGARA REPUBLIK INDONESIA A. Sistem Norma Hukum Indonesia Menurut UUD 1945                 Sistem hukum negara Republik Indoensia terbentuk sejak negara Republik Indonesia merdeka dan ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara serta UUD 1945 sebagai konstitusi negara.                 Dalam sistem hukum Indonesia, Pancasila merupakan norma fundamental negara sehingga merupakan norma tertinggi kemudian berturut-turut diikuti oleh UUD 194, Hukum Dasar yang tidak tertulis (Konvensi Kenegaraan) sebagai aturan dasar negara, UU, Peraturaan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dan peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom lainnya. read more >>>>>>
Read more