SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH


8.PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN     KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DI DAERAH
1. Konsep Otonomi Daerah telah memberikan kewenangan yg begitu besar kepada Pemerintah Daerah. Sehingga sebagian besar Urusan Pemerintahan diserahkan Kepada Pemerintah Daerah (Provinsi & Kabupaten/Kota). Pemerintah pusat hanya membuat UU dan Kebijakannya dan mengawasi pelaksanaannya. Contoh urusan yg menjadi kewenangan Pemda adalah. Kehutanan, Pendidikan, kesehatan, Perhubungan dll. 
2. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah :
 1. Urusan Luar Negeri,
2. Agama,
3. Hukum dan Peradilan,
 4. Keamanan,
5. Pertahanan,
 6. Keuangan & Fiskal.
3. Konsekuensi dari adanya pembagian urusan Pemerintahan (pusat & Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota), melahirkan 3 azas dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah. Yaitu : azas Desentralisasi,  Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (tugas anda :Hapal pengertian ketiga azas tersebut dan Otonomi Daerah serta Daerah Otonom). 
4. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan Pemerintah Daerah   (Gubernur/ Bupati & Walikota)  bersama dengan DPRD (Provinsi & Kabupaten danKota), pelaksana azas Desentralisasi.
5. Kepala Daerah Dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya (Pelayanan, Pembangunan, Regulator   dan Pemberdayaan) dibantu oleh Perangkat Daerah. PP Nomor 41 Tahun 2007 bahwa perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah yg terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas2 (Contohx Dinas Pendidikan), Pelaksana Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan azas Dekosentrasi yg juga dilaksanakan di daerah lembaganya atau kantornya seperti Kantor Kementrian Agama, Kantor Kermenterian Hukum & HAM, Kodam Kepolisian, Kantor Pajak dan Perbendaharaan Negara. Aparatur, Anggaran, program dan kegiatan semua dari pemerintah pusat
7. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan berdasarkan azas tugas Pembantuan/Medebewind. Antara lain Dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Pembinaan Politik ( Kesbangpol) seperti urusan pembinaan Politik masyarakat, persatuan dan kesatuan bangsa. Aparat yg melaksanakan tugas ini  adalah aparat pemerintah Daerah tetapi anggaran, program dan kegiatan dari pemerintah pusat.   
read more >>>>>>

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Hk Ketenagakerjaan

Image
Istilah lain pegawai adalah setiap orang yg bekerja pd pemerintahan yakni pegawai negeri sebagaimana dimaksud UU No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No.8 Tahun 1974 ttg Pokok-pokok Kepegawaian. Istilah lain pegawai adalah setiap orang yg bekerja pd pemerintahan yakni pegawai negeri sebagaimana dimaksud UU No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No.8 Tahun 1974 ttg Pokok-pokok Kepegawaian.                  Istilah Tenaga Kerja mengandung pengertian yg bersifat umum, yaitu setiap orang yg mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau  jasa utk memenuhi kebutuhan sendiri maupun utk masyarakat. Pengertian ini blm jelas menunjukan status hubungan kerjanya. Istilah-istilah Dlm Hk Perburuhan  atau Hk Ketenagakerjaan terdapat beberapa istilah bragam seperti buruh, pekerja, karyawan, pegawai, majikan atau pengusaha. Kata Pekerja memiliki penge rtian yakni setiap org yg me...
Read more

ASAS LEGALITAS, OPORTUNITAS, ADAPTASI, KONTINUITAS, PRIORITAS

Image
ASAS                    Asas hukum adalah asas yang menjadi dasar pembentukan kaidah-kaidah hukum, termasuk didalamnya hukum tata pemerintahan. Kaidah atau norma adalah ketentuan-ketentuan tentang bagimana seharusnya manusia beringkah laku dengan pergaulan hidupnya dengan manusia lainnya. Dengan kata lain bagaimana manusia bertingkah laku dengan hubungan hukum yang diciptakannya itu. Dari asas itu juga terbagi dalam beberapa asas hukum tata pemerintahan sebagai berikut: A.       ASAS LEGALITAS              Asas Legalitas dalam Hukum Acara Pidana adalah hal yang berbeda dengan Asas Legalitas dalam KUHP. Dalam KUHP Asas legalitas adalah asas yang manyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dihukum tanpa adanya aturan yang mengatur sebelumnya. Namun dalam Hukum Acara Pidana asas le...
Read more

TATA SUSUNAN NORMA HUKUM NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Image
TATA SUSUNAN NORMA HUKUM NEGARA REPUBLIK INDONESIA A. Sistem Norma Hukum Indonesia Menurut UUD 1945                 Sistem hukum negara Republik Indoensia terbentuk sejak negara Republik Indonesia merdeka dan ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara serta UUD 1945 sebagai konstitusi negara.                 Dalam sistem hukum Indonesia, Pancasila merupakan norma fundamental negara sehingga merupakan norma tertinggi kemudian berturut-turut diikuti oleh UUD 194, Hukum Dasar yang tidak tertulis (Konvensi Kenegaraan) sebagai aturan dasar negara, UU, Peraturaan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dan peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom lainnya. read more >>>>>>
Read more